Sudut Pandang RAPIMNAS API 2017

Jakarta, 14-15 Desember 2017 : Dalam sektor Pertanian di indonesia adalah sektor dalam pembangunan “pertanian keluarga dalam skala kecil memberi pangan pada 250 juta penduduk Indonesia, atau dalam bahasa sederhananya 70% pangan di indonesia dari sistem pertanian keluarga.”

Kenapa konsentrasi pertanian di indonesia itu harus lebih dan lebih banyak lagi dari pemerintah, karena pertanian juga memiliki sumber kerja terbesar di indonesia bahkan dunia. Dalam perkembangannya, pertanian menjadi kata kunci utama dalam pembangunan. Pertanian yang disebut disini berada di desa dan kawasan perdesaan. Ini menjadi alasaan kuat pertanian keluarga di indonesia harus lebih perhatian dari pemerintah.

Dikemas peran dan fungsi strategisnya, desa dan kawasan perdesaan menjadi basis utama dalam pengembangan pertanian berbasis komoditi sebagai penggerak utama ekonomi. Desa dan kawasan perdesaan memiliki fungsi antara lain, fungsi pertanian pemilikan lahan untuk budidaya pertanian dan para petani pengembangan budaya pertanian dan hasil panen pertanian yang dapat dilihat sebagai potensi angkatan kerja didesa. Tanah juga memiliki fungsi sosial yang diperuntukkan untuk sarana dan prasarana seperti jalan desa, jalan usaha tani, irigasi, perumahan dan lain-lain, terang Sekjen API Muhammad Nuruddin dalam pembukaan Dialog Publik Kebijakan “Pembangunan Pertanian dan Kawasan Perdesaan, Kelembagaan Usaha Petani   dan Potensi – Potensi Yang Perlu Diberdayakan “ lanjutnya.

“Kawasan perdesaan, terbangun nalar peraturan tata ruang dan desa, adalah wilayah yang memiliki kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan tempat fungsi tempat tinggal, layanan sosial, dan kegiatan ekonomi.Penataan ruang kawasan perdesaan, terbangun di kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten, atau kawasan secara fungsional berciri perdesaan yang mencakup dua atau lebih wilayah kabupaten pada satu atau lebih wilayah provinsi. Pola ruang desa dari kawasan budidaya, pemukiman, pertanian, kehutanan dan perkebunan, kawasan lindung, perhutanan sosial, hutan desa, hutam kemasyarakatan HKm ), hutan adat dan hutan kemitraan.

Pemahaman kawasan perdesaan seyogyanya dipahami secara utuh dengan melihat peraturan atau kebijakan yang memiliki semangat sama dalam pemberdayaan masyarakat perdesaan atau petani. Regulasi yang dimaksud adalah Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Nomor 19 Tahun 2013, dimana dalam batasan ini tergabung dalam Strategi pemberdayaan petani dan rekanan. Dengan demikian, penegasan desa sebagai kawasan budidaya pertanian, pertanian, perikanan, pembudidaya ikan, dan petambak garam “.

Didalam konteks Undang-Undang Pertanian Lahan Pangan Pangan Berkelanjutan Nomor 2009, usaha tani produktif pangan dimana termasuk wilayah pertanian abadi di kawasan perdesaan terbuka dari usaha-usaha dilaksanakan ganti lahan dan petani gurem juga harus dilindungi dengan wilayah khususyang dialokasikan untuk petani tak bertanah di kawasan perdesaan , untuk menjalankan reforma agraria di tataran lokal desa. Di sisi lain kawasan perdesaan bisa digunakan untuk mengatasi halangan tumpang tindih antara desa dengan kawasan perkebunan dan desa dengan kawasan hutan. 

Organisasi petani dan kelembagaan usaha bangunan peran strategisnya sebagai organisasi sosial dan badan usaha yang dikelola oleh petani. Keyakinan yang kuat pelaku organisasi petani dan koperasi pertanian selalu mengandaikan organisasi kemasyarakatan yang kuat dan bisa diandalkan adalah kunci untuk promosi demokratisasi, upah yang layak dan pembangunan ekonomi suatu negara.Dalam perkembangannya, koperasi pertanian dapat menemukan cobaan dan tantangan baik dari luar dan dalam. Tantangan dari luar, pengaruh liberalisasi pertanian, perdagangan, perubahan iklim, dan perubahan iklim. 

Sedangkan tantangan dari dalam berupa hal-hal yang berhubungan dengan kelembagaan dan masalah pengelolaan. Dua tantangan ini merupakan dinamika yang dihadapi oleh koperasi pertanian meskipun disadari koperasi sebagai badan usaha tujuan besarnya tidak semata-mata mencari keuntungan namun juga diberikan mandat tentang pemenuhan kebutuhan anggota dan berkontribusi terhadap kesejahteraan anggotanya. Anggota koperasi merupakan pemilik dari badan usaha melalui pembagian hak dan kewajiban yang sama, mereka juga melakukan kontrol terhadap badan usaha secara demokratis dan pada saat bersamaan mereka sebagai anggota juga pengguna utama dari jasa layanan koperasi. Dengan demikian, koperasi pertanian merupakan lembaga yang luwes namun juga terbebani sebagai bentuk usaha usaha dengan kompleksitas masalah dan penuh tantangan. Hal ini yang membuat koperasi petani menghadapi dinamika internalnya yang menyangkut pertentangan kepentingan antar anggota, peluang pasar yang terbuka dan pertimbangan sosial.

Dialog publik kebijakan dilakukan untuk menselaraskan ketidak harmonisan regulasi yang menyangkut tata ruang atau kawasan dalam konteks pembangunan pertanian dan kawasan perdesaan dimana organisasi petani dan kelembagaan usaha di dalam pemberdayaan petani dan pengembangan ekonomi pertanian mengalamai berbagai tujuan dalam menyikapi tumpang tindihnya regulasi.

Read More

Lakukan ‘Monopoli’ Benih Jagung, Polres Kediri Dianggap Bunuh Petani

KORANPAGI – Belasan Advokat geruduk Polres Kediri di Jalan PB Sudirman, terkait benih jagung yang diuji trial oleh Koperasi Kaum Marhaenis (Kopimanis). Sehingga muncul dugaan bahwa Polri ‘membunuh’ petani kecil, Kamis (16/2/2017).

Berdasar kronologinya, Kuncoro, salah seorang petani di daerah tersebut hendak melakukan uji coba benih jagung orderan dari anggota Kopimanis.

Namun, oleh petugas polisi ditangkap dan diproses dengan tuduhan melanggar Pasal 60 dan Pasal 61 Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 1992 tentang budidaya tanaman. Hal tersebut diketahui dengan adanya surat tanda penerimaan barang bukti milik Kuncoro yang disita petugas.

Karenanya, belasan Advokat yang merupakan keluarga besar Kopimanis dan berasal dari beberapa daerah di Jawa Timur turun langsung mendampingi Kuncoro dalam panggilan pemeriksaan oleh Polres Kediri.

Mereka (para Advokat) menganggap bahwa tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian Resort ‘kota tahu’ tersebut merupakan alat kapitalis monopoli benih jagung.”Kuncoro itu mengerjakan uji coba benih jagung untuk kepentingan interen kami (Kopimanis),” ungkap Yakub Miradi, SH, pengacara asal Surabaya, Kamis (16/2/2017).

Seakan tidak percaya, upaya guna mensejahterakan petani malah diluluhlantakkan oleh ‘oknum’ pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat (Polri)

“Bagaimana mungkin upaya mesejahterakan kaum tani kecil dibuldozer oleh Polri. Mestinya Polri selaku aparatur negara turut membina mensejahterakan petani kecil, bukan malah membunuhnya,” lanjutnya geram.

Barang milik Kuncoro untuk uji coba benih jagung yang kini disita petugas diantaranya adalah beberapa mesin penggiling jagung beserta enam pak benih jagung. (Rs/Snd)

SUMBER: http://www.koran-pagi.com/2017/02/lakukan-monopoli-benih-jagung-polres.html?m=1

Read More

Membangun Kemandirian, Memperkuat Daulat Pangan Negeri

Refleksi Perjuangan Petani Padi: Membangun Kemandirian dalam Produksi, Memperkuat Daulat Pangan Negeri

Melekat pada status beras sebagai komoditas strategis/politis, beras merupakan komoditas yang penuh dengan konflik kepentingan antar kelompok stakeholdernya. Pertama, kepentingan petani yang mengharapkan harga saprotan rendah dan harga gabah tinggi, bertolak belakang dengan kepentingan konsumen yang menginginkan beras bermutu dengan harga rendah. Kedua, kepentingan pengusaha atau pedagang yang mengharapkan harga beli gabah/beras rendah, dapat ijin impor dan menginginkan laba margin yang tinggi, berkonflik dengan kepentingan pemerintah yang ingin mendorong swasembada beras, dan dapat mengendalikan impor beras, serta menaikan kesejahteraan petani, juga melindungikepentingan konsumen.

Konflik yang penuh kepentingan ini sebetulnya menunjukan bahwa sesungguhnya beras merupakan komoditas strategis, primadona dan utama dalam sisi politik dan ekonomi. Melihat fakta ini, maka tidak berlebihan apabila terdapat bahwa beras adalah kekuasaan.

Sebagai komoditas pangan strategis, beras sesungguhnya mempunyai prospek pengembangan cukup menjanjikan terutama untuk mengisi pasar domestik, mengingat bahwa jumlah petani padi dan total luas lahan padi di Indonesia masih cukup besar, data BPS menunjukan bahwa jumlah luas lahan panen padi sampai dengan tahun 2015 masih sekitar 14.116.638 hektar, dengan total petani padi sampai dengan tahun 2013, sebesar 14,1 juta orang. Masih cukup besarnya potensi lahan dan sumber daya petani padi sesungguhnya dapat menjadikan Indonesia sebagai negara yang mampu swasembada beras dan juga berpeluang untuk mengisi pasar ekspor ASEAN. Terlebih terkait dengan pasar terbuka ASEAN di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang tentu sangat akan berdampak pada berubahnya struktur mata rantai pasar beras nasional. Selain perubahan struktur mata rantai, era MEA juga dapat memberikan peluang yang mungkin jauh lebih luas, selain tentu tantangan yang dihadapi oleh petani dan pelaku perdagangan beras dalam negeri yang juga akan semakin besar. Dan Indonesia saat ini masih merupakan pasar potensial yang  menjadi target utama pasar bagi negara-negara kawasan ASEAN. Dari sini kemudian muncul pertanyaan bagi kita semua, bagaimana kita mampu meningkatkan daya saing produk pertanian khususnya beras dalam menghadapi pasar tunggal ASEAN pada khususnya dan dalam menghadapi kompetisi global pada umumnya.

Kesiapan Indonesia dalam menghadapi pasar tunggal ASEAN sebetulnya relatif masih cukup minim, hal ini terlihat dari masih banyak persoalan yang dihadapi oleh petani padi Indonesia dalam tata produksinya yang berkenaan pula dengan kebijakan perberasan nasional. Secara umum saat ini petani padi di Indonesia masih tertinggal dalam hal teknologi baik terkait persiapan tanam, masa tanam dan saat panen serta paska panen (saprodi sampai dengan alsintan), hal mana sangat berbanding terbalik jika dibandingkan beberapa negara lain seperti Thailand dan Vietnam, misalnya dalam hal teknologi pemanenan, perontokan, pengeringan dan penggilingan mereka yang sudah cukup jauh meninggalkan Indonesia.

Berdasarkan fakta tersebut maka pada tahun 2014 Aliansi Petani Indonesia (API) menginisiasi berdirinya sebuah organisasi tani berbasis komoditas padi. Organisasi yang diberi nama Amartapadi (Asosiasi Masyarakat Tani Padi Indonesia) itu dideklarasikan di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah dan telah secara legal terdaftar di Kemenkumham. Hingga tahun 2016 Amartapadi memiliki 25 organisasi anggota yang tersebar di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Melalui organisasi ini diharapkan terjadinya proses penguatan sektor perberasan melalui berbagai upaya advokasi kebijakan secara terfokus dan kontinyu menyangkut komoditas padi dan beras, selain usaha-usaha penataan produksi dan perbaikan mutu, baik di level petani maupun penggilingan. Melalui usaha-usaha tersebut diharapkan pula terjadi dinamisasi sektor perberasan yang berujung pula pada perbaikan harga dan kesejahteraan bagi petani padi.

Untuk meninjau dan mendiskusikan berbagai tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan organisasi berbasis komoditas padi tersebut selanjutnya direfleksikan dalam sebuah Rapat Pimpinan Amartapadi yang digelar di Salatiga pada 26-27 Desember 2016  setelah tiga tahun organisasi tersebut berjalan. Acara yang mengambil tema “Refleksi Perjuangan Petani Padi: Membangun Kemandirian dalam Produksi, Memperkuat Kedaulatan Pangan Negeri” tersebut dihadiri oleh pengurus Amartapadi dan Seknas Aliansi Petani Indonesia. Selain melakukan kilas balik dan review berbagai kegiatan yang telah diselenggarakan, acara tersebut juga diisi dengan diskusi terfokus terkait skema pengembangan penggilingan berbasis kewilyahan yang rencananya akan menjadi salah satu strategi Amartapadi di tahun berikutnya. Acara yang dimoderatori oleh pengurus API Jawa Tengah itu menghadirkan Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah selaku narasumber serta pengurus Sekretariat nasional API. Dalam kesempatan tersebut sejumlah petani yang sekaligus pengurus Amartapadi secara antusias mendiskusikan berbagai persoalan yang mereka hadapi dalam baik proses produksi, pemasaran maupun kebijakan-kebijakan sektor pertanian. Chamim Afifi, ketua Koomisi B DPRD Jateng menyambut baik berbagai usaha yang dilakukan API dan Amartapadi, seperti rencana mengimplementasikan penggilingan berbasis wilayah. Sebagaimana direncanakan sebelumnya, kedepan API-Amartapadi telah bersepakat untuk menyelenggarakan sebuah piloting skema penggilingan berbasis kewilyahan di basis-basis anggota Amartapadi di tiga wilayah di Jawa. Rencana piloting tersebut juga telah dikoordinasikan dengan Persatuan Pengusaha penggilingan Padi (Perpadi) yang akan terlibat selaku mitra, selain juga bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat. Disampaikan pula dalam kesempatan itu, bahwa DPRD Jateng bersedia menfasilitasi pertemuan dengan berbagai pihak yang sedianya akan terlibat atau berkaitan dengan rencana kerja Amartapadi tersebut, khususnya untuk wilayah Jawa tengah.

Selain diskusi tematik menyangkut perberasan acara tersebut juga mengagendakan sebuah refleksi dan evaluasi atas keberlangsungan Amartapadi sebagai organisasi berlevel nasional dengan berbagai kegiatan yang telah dijalankan. Mengemuka dalam evaluasi tersebut persoalan komunikasi dan kelembagaan kepengurusan yang masih lemah, selain berbagai kegiatan yang masih dianggap belum secara kuat memiliki ruh arus bawah (buttom up) dalam usaha menghidupkan organisasi. Padahal secara sumberdaya Amartapadi dan juga API memiliki potensi yang cukup kuat, baik terkait teknik-teknik budidaya, jaringan maupun pasar. Karenanya memperkuat spirit kerja organisasi yang berbasis kebutuhan petani atas organisasi menjadi pekerjaan rumah yang dirasa sangat mendesak.

Rapimnas yang merupakan agenda tahunan Amartapadi tersebut ditutup dengan agenda rencana tindak lanjut yang menampung berbagai usulan tentang penguatan kelembagaan di tingkat daerah, terkait iuran anggota dan kemungkinan ditetapkannya beberapa input pertanian seperti pupuk dan benih yang diproduksi sendiri oleh Amartapadi dan dikelola sebagai salah satu sumber pendanaan organisasi, selain terus dikembangkannya sekolah-sekolah lapang bagi petani anggota Amartapadi [lodzi]

 

Read More

“RCEP Merongrong tiang ekonomi dan kedaulatan negara”

Jakarta, 14 Desember 2016. Sejumlah organisasi Masyarakat Sipil dari Negara anggota RCEP menghadiri acara The Stakeholder Meeting With RCEP Trade Negotiation Committee pada 7 Desember 2016. Acara ini berlangsung ditengah-tengah berjalannya perundingan RCEP yang tengah berlangsung sejak tanggal 6-10 Desember 2016, di ICE, BSD, Tangerang,

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat sipil berharap catatan kritis terhadap RCEP dampak kepentingan rakyat akibat perjanjian RCEP menjadi pertimbangan bagi para negosiator,  mengingat klausul perjanjian dari teks RCEP yang bocor, memiliki kemiripan dengan teks TPP (Trans Pasific Partnership).

Dr. Partcia Renald from Australian Fair Trade and Investment Network say “the RCEP must not to repeat the mistake of the failed TPP. We don’t want stronger medicine monopolies which would delay cheaper medicine from becoming available. We dont want benefit investor to have the right to sue government over our democratic law”

Terkait dengan isu investasi, Rachmi Hertanti dari Indonesia for Global Justice menyampaikan bahwa RCEP tidak perlu memasukan ketentuan Investor-State Dispute Settlement (ISDS). “Indonesia sebenarnya sudah punya modal bagus, dimana dalam model perjanjian investasi model baru milik Indonesia hendak meminimalisir resiko gugatan ISDS. Ini perlu didukung”, jelas Rachmi.

Profesor Jean Kelsey dari Auckland University in New Zealand mengatakan “It is misleading to call RCEP a “trade” agreement. It is really a set of rules designed to benefit corporation and put hadcuffs on the goverment’s liability to promote social and development goals. These aggrements are being repeated and over the world. RCEP must be rejected to and own goverments must develop alternative that meet the needs of the peoples no corporation”

Luasnya pengaturan RCEP maka akan berdampak ke seluruh sektor masyarakat, baik itu kesehatan, pertanian, E-commerce, lingkungan, maupun buruh.

Herman Abdulrahman, Ketua Umum Federasi Perjuangan Buruh Indonesia menambahkan, “Dimana jika Indonesia menyetujui perjanjian RCEP, maka liberalisasi semakin dibuka, dan jumlah pengganguran akan semakin meningkat dan ini berpengaruh pada upah buruh. Adanya PP. 78 tahun 2015tentang pengupahan saja, sudah semakin menurunkan presentase kenaikan upah buruh. Apalagi dengan adanya RCEP, upah buruh akan semakin merosot. Kami hanya ingin perjanjian perdagangan yang berkeadilan dan saling mengakui kedaulatan masing-masing negara, bukan saling menundukkan”

Dinda Nuranisa Yura dari Solidaritas Perempuan menyampaikan bahwa dampak RCEP terhadap perempuan berlapis-lapis. “Akibat liberalisasi, maka perempuan kehilangan sumber-sumber penghidupannya yang pada akhirnya menjadikan perempuan sebagai buruh migran”, tegas Nisa.

Khalisah Khalid, WALHI mengatakan bahwa “perjanjian perdagangan bebas seperti RCEP beresiko tinggi bagi negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol SDA-nya. Ditengah semakin massifnya kerusakan lingkungan hidup akibat praktek eksploitasi sumber daya alam oleh korporasi. Korporasi bisa menggugat negara jika membuat kebijakan perundingan keselamatan masyarakat dan lingkungan. Karena dianggap merugikan investasi.”

“RCEP, akan menambahkan derita kaum petani dan RCEP mewajibkan setiap negara untuk bergabung dalam UPOV 1991. Dampak hal ini akan semakin menghilangkan kekuasaan benihnya. Semoga dari tekanan dari kita, Pemerintah akan membatalkan RCEP. Selain itu juga, RCEP akan semakin membuka impor pangan.“ujar Zainal Haq, dari Serikat Petani Indonesia. 

Firdaus Cahyadi, Satu dunia mengatakan “Perundingan RCEP harus multistakeholder  bukan bersifat tertutup. Padahal bab soal E-commerce sangant terkait dengan kepentingan masyarakat. Dimana data pribadi kita akan mudah diakses oleh negara lain. Selain itu, setiap Web yang mengandung pelanggaran terhadap HAKI akan langsung diblokir, termasuk setiap pengguna internet, jurnalis akan lebih mudah untuk dikriminalisasi jika memberitakan suatu persoalan yang terkiat dengan sebuah perusahaan. Hal ini dikarenakan dianggap membuka kerahasiaan perusahaan.

Sindi, Indonesia AIDS Coalition menyampaikan bahwa “RCEP mengatur soal hak kekayaan intelektual dengan standar tinggi. Seperti kita ketahui bahwa harga obat untuk penyakit HIV dan Hepatitis C sangat mahal. Adanya pemberlakuan Fleksibilitas TRIPS dengan memanfaatkan Compulsory License membuat Pemerintah memberikan ketersediaan terhadap obat generik untuk obat HIV. Sayangnya, di RCEP terdapat klausul-klausul HKI yang akan menghambat produksi obat generik dimana selama ini banyak pasien HIV bergantung pada ARV generik. Kami harapkan klausul ini dihilangkan karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak yang membutuhkan akses terhadap obat.”

Ferry Widodo, Aliansi Petani Indonesia menyatakan bahwa “Pemerintah Indonesia harus segera mengambil keputusan untuk keluar dari perundingan tersebut. Perundingan ini tidak memenuhi suara Indonesia karena proses ini sama sekali tidak pernah melibatkan masyarakat”tegasnya.

Selain itu, perjanjian tersbut akan menutup kebijakan-kebijakan yang pro terhadap publik, yang akhirnya RCEP tidak hanya akan berdampak pada persoalan ekonomi semata, melainkan menempatkan perampasan terhadap hak asasi manusia menjadi hal yang legal dengan kebijakan pemerintah yang akan semakin menyampingan perlindungan terhadap masyarakat dan hanya mengedepankan kepentingan korporasi dan investor asing.

Meeting ini, juga menjadi harapan besar kami agar para negosiator lebih mempertimbangkan pandangan kritis yang kami sampaikan sehingga menolak setiap klausul yang bertentangan dengan kepentingan publik.

RCEP bukan pilihan bagi Indonesia dan bukan satu-satunya solusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, tetapi semakin mempertajam ketimpangan antara rakyat dan korporasi. Menempatkan RCEP sebagai pilihan, merupkan kekeliruan yang nyata oleh pemerintah Indonesia untuk semakin menghilangkan kedaulatan negara indonesia dan jelas bertentangan dengan amanat konstitusi.

Selanjutnya, pasca meeting tersebut koalisi mengadakan media briefing dengan rekan-rekan media yang dilaksanakan di Bakoel Koffie. Agenda ini untuk menginformasikan kepada masyarakat luas bahwa RCEP hanya akan membawa persoalan bangsa Indonesia semakin rumit ditengah peliknya persoalan ekonomi seperti kemiskinan, upah buruh murah, perampasan tanah bagi petani dan rakyat, reklamasi wilayah pesisir yang berdampak pada pencaharian nelayan dan mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan yang semakin melambung.

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Ekonomi:

Indonesia for Global Justice – Indonesia AIDS Coalition – WALHI – Solidaritas Perempuan – SafeNet – SatuDunia – CREATA – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) – KruHA  Bina Desa – Aliansi Petani Indonesia

 

 

 

 

 

 

 

Read More