MK Tegaskan Pemuliaan Tanaman oleh Petani Kecil Tak Perlu Izin

Permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk sebagian. Dengan putusan Nomor 138/PUU-XIII/2015 tersebut, Mahkamah menegaskan petani kecil dapat melakukan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul.

“Menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian,” ujar Ketua MK Arief Hidayat mengucapkan amar putusan didampingi para hakim konstitusi lainnya, Kamis (27/10) di ruang sidang pleno MK.

Mahkamah menyatakan frasa “orang perseorangan” dalam Pasal 27 ayat (3) UU Perkebunan yang berbunyi “Kegiatan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum berdasarkan izin Menteri” bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk perseorangan petani kecil”.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyebut norma Pasal 27 ayat (3) UU Perkebunan sama dengan substansi norma dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat berdasarkan Putusan Nomor 99/PUU-X/2012. “Dalam putusan dimaksud, Mahkamah telah pada intinya mengakui hak perorangan petani kecil untuk pemuliaan tanaman tanpa harus meminta izin,” ujar Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna membacakan pertimbangan hukum.

Dengan berpegang pada Putusan Nomor 99/PUU-X/2012, Mahkamah pun menyatakan inkonstitusional bersyarat frasa “dapat” dalam Pasal 29 UU Perkebunan yang berbunyi, “Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Pelaku Usaha Perkebunan dapat melakukan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul” sepanjang tidak dimaknai “termasuk perorangan petani kecil”.

Mahkamah juga menyatakan frasa “varietas hasil pemuliaan” dalam Pasal 30 ayat (1) UU Perkebunan yang berbunyi, ““Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu harus dilepas oleh Pemerintah Pusat atau diluncurkan oleh pemilik varietas.” bertentangan dengan UUD 1945 “sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU Perkebunan tersebut tidak berlaku bagi varietas hasil pemuliaan yang dilakukan oleh perorangan petani kecil dalam negeri untuk komunitas sendiri”.

Masyarakat Adat Kuasai Lahan

Dalam putusan yang sama, Mahkamah pun menyatakan anggota masyarakat hukum adat sah untuk mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan. Norma Pasal 55 UU Perkebunan  yang berbunyi:

“Setiap orang secara tidak sah dilarang:

  1. a.  mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;
  2. b.  mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;
  3. c.   melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau
  4. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan”

 

Frasa “secara tidak sah” dalam norma pasal a quo, dinyatakan Mahkamah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007”.

Menurut Mahkamah, secara normatif norma a quo tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun, ketentuan tersebut menjadi tidak memberi kepastian hukum apabila terkait dengan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat.

Agar ketentuan Pasal 55 UU Perkebunan dapat berlaku dan memberi kepastian, maka Mahkamah memandang perlu adanya kepastian bahwa larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU Perkebunan tidak berlaku bagi orang-orang yang merupakan anggota kesatuan masyarakat hukum adat. “Kesatuan masyarakat hukum adat dimaksud telah memenuhi persyaratan sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007 dan perbuatan itu dilakukan di atas lahan yang merupakan hak ulayat dari kesatuan masyarakat hukum adat dimaksud,” tegas Palguna.

Dengan inkonstitusionalitas sebagian Pasal 55 UU Perkebunan, maka norma Pasal 107 UU Perkebunan yang merupakan ketentuan pidana terhadap perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 undang-undang a quo pun dinyatakan inkonstitusional sepanjang frasa “secara tidak sah” tidak dimaknai “tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007”.

Sebagaimana diketahui, Pemohon merupakan sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang peduli nasib petani kecil, di antaranya Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Perkumpulan Sawit Watch (PSW), Aliansi Petani Indonesia (API) dan Serikat Petani Indonesia (SPI). Para Pemohon menggugat sejumlah ketentuan dalam UU Perkebunan yang dinilai merugikan petani kecil dan masyarakat hukum adat.

(Nano Tresna Arfana/lul)

Sumber: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=13411&menu=2#.WBHyocm1cyM

 

Read More

Pemerintah Diminta Serius Siapkan Strategi Perlindungan Petani

Hadapi Asean RCEP, Pemerintah Diminta Serius Siapkan Strategi Perlindungan Petani

Bisnis.com, JAKARTA — Bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia, beberapa lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat untuk Keadilan Ekonomi mendesak pemerintah untuk serius melindungi petani dari ancaman FTA, khususnya ASEAN RCEP, dengan menyusun strategi perlindungan yang tepat bagi petani.

Pada 17-21 Oktober 2016 akan berlangsung putaran perundingan Asean RCEP ke-15 di Tianjin, China. Perjanjian perdagangan RCEP yang terdiri dari 10 negara Asean dengan 6 rekan dagang terbesarnya, yaitu Australia, China, India, Jepang, Selandia Baru, dan Korea Selatan diharapkan selesai akhir tahun ini, tidak hanya memuat isu perdagangan semata, melainkan juga mengatur mengenai hak kekayaan intelektual, yang salah satu isu pentingnya adalah tentang kedaulatan petani atas benih.

Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice Rachmi Hertanti mengemukakan perjanjian RCEP akan mengancam kedaulatan petani melalui pengaturan perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya mengenai benih.

“Banyak petani kita yang sudah mengalami kriminalisasi akibat pengaturan Haki Ini. RCEP akan kembali mengkriminalisasi petani jika Indonesia tidak menyusun strategi yang tepat dalam perundingan FTA yang sedang dilakukan oleh pemerintah hari ini,” katanya melalui siaran pers, Minggu (16/102016).

Putri Sindi dari Indonesia AIDS Coalition (IAC) mengungkapkan selama ini perundingan RCEP, sangat tertutup dan tidak demokratis. Ruang demokrasi harus segera dibuka oleh pemerintah. Publik berhak tahu isi dari perjanjian yang dirundingkan. Proses konsultasi publik harus dibuka seluas-luasnya, agar publik bisa memberikan masukan untuk memperkuat strategi perundingan

Isu paten dalam klausul Haki, yang mana Jepang dan Korea Selatan mengajukan usulan TRIPS-Plus dalam perjanjian ini, dinilai akan membatasi akses terhadap obat-obatan dan benih.

Dua bocoran klausul mengenai TRIPS-Plus, yakni ekslusivitas data yang dapat mengekalkan secara legal monopoli korporasi terhadap obat dan benih. Bocoran lainnya, klausul perpanjangan masa paten yang merupakan taktik sederhana korporasi untuk memonopoli dan terus memberlakukan harga yang tinggi untuk obat sehingga bebas dari persaingan obat generik.

Hal ini tentunya akan mematikan ekonomi para petani Indonesia dan memperkaya korporasi yang sangat tidak sejalan dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian lokal

Ketua Umum Aliansi Petani Indonesia, Muhammad Nurudin mengatakan bocoran teks itu mengungkap kenyataan RCEP akan mewajibkan negara anggotanya untuk meratifikasi UPOV 1991 (International Union for the Protection of New Varieties of Plant 1991). UPOV 1991 akan mengharuskan pemerintah melindungi pemilik paten (atau jenis sertifikat lain) selama 20-25 tahun, termasuk yang ada dalam ranah benih, ekosistem, dan keanekaragaman hayati.

“Kewajiban UPOV 1991 dalam RCEP akan menguatkan monopoli penguasaan benih oleh korporasi. Bahkan, UPOV 1991 akan melarang hak pengembangan benih oleh petani atas dasar pelanggaran Haki. Sebagai catatan, hari ini 90% perdagangan benih telah dikuasai oleh hanya 5 korporasi multinasional.” tambahnya.

Senada dengan itu, Achmad Yakub dari Bina Desa juga mengungkapkan ratifikasi UPOV 91 yang diharuskan dalam RCEP akan merampas kembali hak petani atas benih yang telah dimenangkan oleh petani dalam judicial review atas UU tentang Sistem Budidaya Tanaman.

“Hakim MK dalam putusannya telah memberikan perlindungan bagi hak komunitas dalam hal pemuliaan benih dan penyebarannya. Jika UPOV diratifikasi maka seluruh peraturan perundang-undangan kita akan disesuaikan dengan itu, dan tentunya putusan MK ini akan dikesampingkan,” ujarnya.

Dalam perkara sumber budidaya tanaman, Nomor 99/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi menyatakan komunitas adalah pemulia perorangan petani kecil (dalam putusan tanggal 18 Juli 2013). Lingkup petani kecil di Indonesia termasuk juga pelaku pertanian pesisir, masyarakat adat, perambah asli hutan (masyarakat peramu), perempuan perdesaan, organisasi tani dan nelayan kecil.

Dewi Puspa dari Solidaritas Perempuan juga menekankan aturan liberalisasi pangan di dalam RCEP juga akan memfasilitasi produksi pangan dari perkebunan dan pertanian monokultur skala luas.

“Dampak RCEP bukan hanya dari penurunan tarif dan penghapusan restriksi perdagangan, tetapi lebih buruk dari itu, yakni dibukanya peluang bagi investor asing yang mendikte apa dan bagaimana pangan dikonsumsi. Petani akan semakin tidak berdaulat menentukan arah produksi pangannya, khususnya petani perempuan,” ujarnya.

Alie dari Agra menyatakan liberalisasi pangan akan semakin menghilangkan penguasaan petani atas benih dan meningkatkan kekuatan korporasi di negara anggota. Dampaknya, Indonesia akan semakin tidak mampu meningkatkan produksi pangan dalam negerinya sendiri.

“Pemerintah semakin gencar meningkatkan impor berbagai komoditas pangan sepanjang 2016, misalnya Menko Perekonomian menyatakan pemerintah impor 2,4 juta ton jagung dan 3,2 juta ton gula mentah dan masih banyak lagi. Padahal kewajiban pemerintah tidak selesai pada soal penyediaan semata, melainkan perlu mencari strategi dalam penguatan kedaulatan pangan negara,” tambah Alie.

Koalisi menilai pengaturan FTA yang luas ini akan menimbulkan potensi dampak yang luas terhadap kebijakan pangan dan kedaulatan petani. Dengan demikian, sangat penting mendesak pemerintah untuk segera mengkaji kembali dampak dari bebagai upaya liberalisasi atas pangan melalui perjanjian perdagangan bebastermasuk RCEP tidak hanya dari segi ekonomi, melainkan juga kajian dampaknya terhadap pemenuhan dan perlindungan HAM, khususnya pada aspek hak atas ekonomi, social, dan budaya (Ecosoc Rights).

Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP menggagas perjanjian perdagangan bebas antara 10 negara anggota Asean dan 6 negara yang meratifikasi FTA. Perundingan RCEP secara resmi dimulai pada November 2012 saat Asean Summit di Kamboja. RCEP dinilai sebagai alternatif dari perjanjian dagang Trans-Pacific Partnership (TPP) yang melibatkan Amerika Serikat tanpa India dan China.

sumber: http://industri.bisnis.com/read/20161016/99/592979/hadapi-asean-rcep-pemerintah-diminta-serius-siapkan-strategi-perlindungan-petani

 

Read More

KEDAULATAN PANGAN TERGADAI OLEH KEPENTINGAN MODAL

MEDIA RELEASE

Hari Tani Nasional Tahun 2016

 

AGENDA NASIONAL REFORMA AGRARIA DAN KEDAULATAN PANGAN TERGADAI OLEH KEPENTINGAN MODAL

Aksi Sepekan Memperingati Hari Tani Nasional 24 September 2016

Menjelang dua tahun usia pemerintahan, gema Tri Sakti sudah tidak lagi berkumandang. Agenda pembangunan ekonomi telah berbelok kembali ke jalur ekonomi liberal (ekonomi pasar). Sepanjang tahun 2016 ini, agenda besar kebijakan ekonomi nasional dipenuhi dengan kepentingan ekonomi pasar. Paket kebijakan ekonomi jilid 1 hingga jilid 13 yang terbit dalam kurun waktu September 2015 hingga Agustus 2016, merupakan paket kebijakan untuk kepentingan pasar dan investasi. Pada bulan Juli ditetapkan UU Pengampunan Pajak, sebagai kebijakan penghapusan pajak bagi pemilik modal yang ‘mengemplang’ pajak dengan berbagai fasilitas dan kemudahan investasi bagi mereka.

Nasib UU Pokok Agraria sangat berbeda jauh dengan UU Pengampunan Pajak. UU Pengampunan Pajak yang menyasar 1.508 wajib pajak besar (kekayaan diatas 100 milyar), segera dijalankan dengan segala perangkat dan instrumen yang telah disiapkan. Sementara UU Pokok Agraria yang telah berusia 56 tahun dan menjadi payung hukum bagi 14,62 juta keluarga petani gurem dan buruh tani tak kunjung dijalankan.

Dalam penjabaran Tri Sakti pada visi-misi Jokowi, Berdikari dalam ekonomi diwujudkan dengan menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan pengelolaan ekonomi dan keuangan negara. Apakah yang dimaksud dengan defenisi rakyat merupakan monopoli segelintir warga negara pemilik modal besar di negeri ini…?

Reforma Agraria Palsu Mengingkari Prinsip-Prinsip UU No.5 Tahun 1960

Dalam agenda Nawa Cita kelima dijabarkan bahwa Jokowi-JK akan meningkatkan kesejahteraan melalui Land Reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektar. Namun dalam dokumen RPJMN telah terjadi distorsi makna dan pembelokan arah program reforma agraria. Hanya 4,5 juta hektar tanah yang akan didistribusikan kepada rakyat dan 4,5 juta hektar adalah program sertifikasi tanah. Dan model distribusi 4,5 juta hektar tanah tersebut juga dimanipulasi untuk kepentingan pemodal, melalui pola kemitraan transmigrasi dengan perkebunan, ada transmigrasi biasa, ada transmigrasi yang bekerjasama dengan kemitraan rakyat.[1] Kementerian Pertanian sendiri menyatakan bahwa ia memerlukan alokasi lahan 2 juta hektar untuk investasi pabrik kelapa sawit, pabrik gula dan food estate, sebagai bagian skema distribusi tersebut. Kantor Staf Presiden yang menginisiasi pembentukan Tim Kerja Reforma Agraria juga tidak lepas dari skema tersebut, dan dikhawatirkan semakin menyimpang dengan adanya kerjasama dengan lembaga-lembaga yang anti terhadap Reforma Agraria. Reforma agraria dibelokkan sebatas Hutan Kemasyarakatan atau Hutan Sosial, yang tidak menyelesaikan ketimpangan penguasaan dan kepemilikan lahan. Sementara Kementerian Agraria yang diharapkan menjadi pelaksana reforma agraria, menganggap kewenanganya sebatas urusan administrasi pertanahan semata.

Dengan demikian program reforma agraria yang diagendakan saat ini tidak sesuai dengan amanah dan prinsip-prinsip yang tertuang dalam UU No.5 Tahun 1960. Agenda kebijakan agraria yang diusung pemerintah tidak lepas dari corak lama, dibawah pengaruh dan kendali kepentingan pasar dan Bank Dunia. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya suara-suara untuk merevisi UU No.5 Tahun 1960 dengan regulasi yang lebih ramah terhadap pasar, serta kebijakan untuk membentuk Bank Tanah yang merupakan bagian dari proyek Bank Dunia untuk melibaralisasi pasar tanah.

Bertepatan dengan momentum peringatan Hari Tani Nasional tahun 2016, Badan Musyawarah Tani (BAMUS TANI) akan menyelenggarakan rangkaian aksi sepekan untuk memperingati Hari Tani Nasional Tahun 2016.

 

HARI/

TANGGAL

TINGKAT

KEGIATAN

KETERANGAN

Kamis,

22 September

NASIONAL

Aksi Simbolik di Kementerian Pertanian

Performance art dan orasi politik

Propinsi NTB

Audiensi di Kanwil BPN NTB

Audiensi kasus konflik agraria anggota SPI

Kab. Tebo – JAMBI

Rapat Umum Petani

Rapat Umum 1.000 Petani di Mangatal dan Mandelang, Kec. Sumay, Kab. Tebo – JAMBI

Jum’at,

23 September

NASIONAL

Aksi Simbolik di Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Performance art dan orasi politik

Sabtu,

24 September

NASIONAL

Aksi Simbolik di Tugu Tani

Performance art, dan orasi politik

Prop. SUMBAR

Diskusi Publik Reforma Agraria

Diskusi publik di Sekretariat SPI Sumbar, dihadiri oleh ormas tani, NGO dan mahasiswa

Propinsi YOGYAKARTA

Rapat Umum Petani

Rapat Umum Petani di Desa selorejo, Kec. Sentolo – Kulon Progo

Kab. Merangin – JAMBI

Rapat Umum Petani

Rapat Umum 3.000 Petani di Desa Tuo, Kec. Lembah Masurai, Kab. Merangin – JAMBI

Minggu,

25 September

NASIONAL

Aksi Simbolik di Bundaran HI

Performance Art dan Kampanye Simpatik

Kab. Pring Sewu – LAMPUNG

Panen Raya dan Pesta Rakyat

Panen raya dan pesta rakyat diikuti 1.000 anggota SPI Lampung

Senin,

26 September

NASIONAL

Aksi Simbolik di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Performance art dan orasi politik

Kab. Serdang Bedagai – SUMUT

Aksi Massa di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumut

Aksi massa 500 petani di Serdang Bedagai

Kota Balik Papan – KALTIM

Aksi massa di Kantor Walikota Balik Papan

Aksi massa 100 petani anggota SPI bersama mahasiswa GMNI

Propinsi BANTEN

Aksi massa di Kantor DPRD dan KP3B Propinsi Banten

Aksi massa 1.000 petani anggota SPI, STI bersama GMNI, LMND

Propinsi NTB

Dialog Publik Reforma Agraria

Dilaksanakan oleh SPI NTB di Aula PGRI Propinsi NTB

Selasa,

27 September

NASIONAL

Aksi Massa di Istana Negara

Aksi massa 10 ribu petani dari Banten, Jabar, Jateng dan Lampung

Kab. Langkat – SUMUT

Aksi Massa di Kantor Bupati Langkat, Sumut

Aksi massa 1.000 petani di Langkat

Propinsi SUMBAR

Aksi Massa di Propinsi Sumatera Barat

Aksi massa 200 petani dan aliansi mahasiswa

Kab. Pasaman Barat – SUMBAR

Aksi Massa di Kantor Bupati Pasaman Barat, Sumatera Barat

Aksi massa 1.000 petani anggota SPI dari 22 desa

Propinsi JAMBI

Aksi Massa di Kantor BPN, DPRD, Dishut dan Gubernur Propinsi Jambi

Aksi massa 2.000 petani anggota SPI JAMBI

Propinsi JATENG

Aksi massa ke kantor BPN dan Gubernur Jawa Tengah

Aksi massa 1.500 petani anggota SPI dan API di JATENG bersama ormas buruh, NGO dan mahasiswa

Propinsi JATIM

Aksi massa ke kantor Gubernur Jawa Timur

Aksi massa 500 petani dan mahasiswa – anggota SPI, API, KPA, PMII dan LDF

Propinsi NTB

Aksi massa ke kantor DPRD dan Gubernur Nusa Tenggara Barat

Aksi massa 400 petani anggota SPI dan mahasiswa

Kab. Manggarai – NTT

Aksi massa ke kantor Bupati dan DPRD Kab. Manggarai NTT

Aksi massa 600 petani anggota SPI NTT

Propinsi SULTRA

Aksi massa ke BPN dan Gubernur Sulawesi Tenggara

Aksi massa 200 petani anggota SPI, KPA dan Walhi

Bertepatan dengan momentum peringatan Hari Tani Nasional tahun 2016, Badan Musyawarah Tani Indonesia (BAMUS TANI) mendesak pemerintahan untuk :

  1. Segera Laksanakan Reforma Agraria Sejati

Reforma Agraria Sejati adalah pengejawantahan mandat dan prinsip-prinsip UU No.5 Tahun 1960, sebagai upaya korektif untuk menata ulang struktur agraria yang timpang, untuk mewujudkan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan agraria bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat adil dan makmur. Keadilan agraria itu adalah suatu keadaan dimana dijamin tidak adanya konsentrasi dalam penguasaan dan pemanfaatan atas sumber-sumber agraria pada segelintir orang dan korporasi. Pelaksanaan reforma agraria dimulai dari dilaksanakannya program Land reform, yaitu redistribusi tanah bagi petani kecil dan petani penggarap lahan. Petani dijamin dan diberikan hak oleh negara, atas kepemilikan dan penguasaan tanah pertanian minimal 2 hektar per keluarga petani. Segera distribusikan tanah kepada petani kecil dan petani tak bertanah.

Kami menolak reforma agraria palsu yang mengingkari mandat konstitusi pasal 33 UUD 1945 (naskah asli), serta UU No. 5 Tahun 1960. Reforma agraria palsu adalah kebijakan agraria yang dijalankan untuk kepentingan pasar dan segelintir pemilik modal/korporasi, tanpa merubah ketimpangan struktur penguasaan dan kepemilikan lahan.

 

  1. Tuntaskan Konflik-konflik Agraria

Konflik agraria yang terjadi merupakan konflik yang bersifat struktural dan melibatkan banyak sektor. Sehingga penyelesaian konflik agraria tidak bisa diselesaikan kasus per kasus, menyerahkan ke kementerian atau lembaga non kementerian yang kewenangannya sangat terbatas untuk menyelesaikan konflik agraria.Segera tuntaskan konflik agraria dengan mendistribusikan tanah-tanah konflik kepada petani dan penggarap, mengingat sejarah perampasan tanah petani sejak Orde Baru berkuasa.

Kami menolak penyelesaian konflik agraria melalui pendekatan mediasi dan kemitraan, karena hanya melanggengkan ketimpangan struktur kepemilikan dan penguasaan lahan dan melindungi kepentingan segelintir pemodal/korporasi.

 

  1. Jalankan Kedaulatan Pangan

Kedaulatan Pangan adalah konsep pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi baik dan sesuai secara budaya, diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, yang dipenuhi melalui produksi lokal. Kedaulatan pangan juga merupakan pemenuhan hak atas pangan, yang menekankan pada pertanian berbasiskan keluarga, dan untuk menentukan sistem pertanian dan pangannya sendiri.

 

Kami menolak pemenuhan swa sembada pangan melalui kebijakan impor pangan, serta kebijakan memproduksi pangan melalui perluasan investasi agribisnia, yang hanya menguntungkan pemodal besar. SEGERA HENTIKAN IMPOR PANGAN.

 

  1. Segera Bentuk Kelembagaan Pangan

Dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2012, pemerintah ditugaskan untuk membentuk Kelembagaan Pangan yang berada dan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden (Pasal 126). Sebegaimana perintah pasal 151, Kelembagaan Pangan tersebut harus sudah dibentuk sebelum November 2015. Namun hingga kini belum dibentuk oleh pemerintah. Kelembagaan Pangan tersebut harus mencerminkan pengejawantahan dari prinsip-prinsip penegakkan kedaulatan pangan, untuk membangun kemandirian dan kesejahteraan petani pangan.

 

Kami menolak pembentukan kelembagaan pangan, yang bersifat formalitas belaka. Yakni membentuk kelembagaan pangan, namun masih menjalankan prinsip, tugas dan kewenangan dari lembaga-lembaga sebelumnya/yang sudah ada.

 

  1. Bentuk Badan Otorita Reforma Agraria (BORA) 

Untuk menjalankan reforma agraria, perlu dibentuk Badan Otorita Reforma Agraria dengan kewenangan yang kuat untuk dapat menjalankan mandat UU No.5 Tahun 1960 dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

 

Jakarta, September 2016

BADAN MUSYAWARAH TANI (BAMUS TANI)

SerikatPetani Indonesia (SPI) – Ikatan Petani Pengendali Hama Terpadu (IPPHTI)

Aliansi Petani Indonesia (API) – Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (WAMTI)

 

 

[1] Pernyataan Kementerian LHK setelah Ratas Kabinet 27 Februari 2015. Pada saat yang sama, Kementan menyatakan memerlukan 2 juta hektar untuk investasi pabrik kelapa sawit, pabrik gula dan proyek food estate.

 

Read More

PERLINDUNGAN HAK-HAK PETANI ATAS BENIH DAN PEMULIAAN BENIH

Kertas Posisi

PADA ITPGRFA

DASA SILA

PERLINDUNGAN HAK-HAK PETANI ATAS BENIH DAN PEMULIAAN BENIH

PETANI INDONESIA

Bali Indonesia, 24-26 September 2016

Merespon “Global Consultation on Farmers Right on seed at ITPGRFA”
Kami dari Lima Organisasi Petani di Indonesia yang mewakili 3.363,000 Keluarga Petani di Indonesiayang tergabung dalam Badan Musyawarah Tani Indonesia (BAMUSTANI) menyadari bahwa benih yang digunakan untuk menumbuhkan berbagai kegiatan pertanian untuk menghasilkan pangan dan menopang kehidupan manusia telah tumbuh secara simbiosis selama ribuan tahun. Benih muncul dari alam dan telah beraneka ragam, dilestarikan, dipelihara dan ditingkatkan melalui proses eksperimentasimanusia khususnya petani, melalui penemuan dan inovasi dalam kurun waktu yang panjang. Bahwa benih telah diperbaiki dan dikembangkan dengan cara pengetahuan tradisional dan budaya yang ditranformasikan dan diturunkan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu benih merupakan warisan kolektif petani untuk melayani umat manusia. Petani dan masyarakat adat selalu menjadi penjaga pengetahuan kolektif yang tertanam dalam keanekaragaman benih yang telah memungkinkan membangun manusia sebagai suatu spesies.

Bahwa fakta sejarah menunjukkan petani adalah pemilik, pewaris dan pelestari sumberdaya genetik benih yang sebenarnya dan mempunyai hak yang melekat atas benih tersebut.
Namun, keserakahan dari sekelompok orang yang mempunyai kekuasaan baik politik, ekonomi telah menimbulkan ancaman mendasar untuk meneruskan konservasi, reproduksi dan penggunaan keanekaragaman hayati yang dilestarikan selama ini. Ekploitasi paksa atas tanah dan sumber daya alam lainnya telah dikonversi dalam penguasaan pemilik modal adalah satu langkah bencana alam dan kemanusiaan. Hal Ini telah menyebabkan dan terus akan menyebabkan perpindahan dan dislokasi sosial, merusak tatanan sosial, memutuskan hubungan antara petani dan tanahserta konsolidasi sosial. Kekayaan kolektif yang diproduksi di tangan beberapa orang atau kelompok akan mempunyai potensi mengorbankan banyak petani kecil.

Ada ancaman baru dan lebih kuat pada sumber daya alam dan benih, sebagai warisan keanekaragaman hayati pertanian dan pengetahuan yang terkait dengan nya. Proses hukum dan pembuatan kebijakan yang sudah jauh lebihmaju di Eropa, Amerika Serikat dan bagian lain dari dunia sedang dipaksakan pada negara berkembang di Selatan melalui perjanjian perdagangan dan investasi multilateral dan bilateral yang mengikat. Mereka mendasarkan pada sistem hukum yang memberikan hak eksklusif atas benih adalah anggapan palsu. Tetapi sesungguhnya varietas tanaman yang ‘ditemukan’ dan ditingkatkan mutunya tersebut adalah produk dari seluruh sejarah perbaikan manusia secara kolektif danPemeliharaanya dilakukan oleh petani. Penegasan mengenai hak eksklusif oleh korporasi atas keseluruhan kepemilikan varietas tanaman atas dasar penyesuaian kecil adalah bagian dari bentuk pencurian langsung.

Upaya untuk memperluas pengambilalihan atas varietas-varietas benih ke dunia selatan sedang dikejar secara agresif oleh perusahaan multinasional benih dan lembaga penelitian yang mempunyai afiliasi langsung atau tidak langsung kepada korporasi melalui lembaga-lembaga negara dan multilateral seperti WTO, UPOV, TPP, CBD, dsb. Ini merupakan bentuk dari penjajahan baru di dalam penguasaan politik dari teknokrat terkoordinasi untuk memaksakan hukum dan peraturan yang seragam dan kejam dengan mendukung hak kekayaan intelektual (IP) seperti UPOV (Union for the Protection of new Varieties of Plants), Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) untuk kepentingan pribadi, proliferasi rekayasa genetika (GM) benih, dan pengakuan hak eksklusif dan pemasaran varietas benih serta tanaman yang melewati sistem pembibitan dan produksi yang dikontrol ketat oleh elit ekonomi.
Bahwa tidak ada manfaat bagi petani dan pertanian rumah tangga sebagai ciri masyarakat tani Indonesia dan masyarakat pada umumnya, dari perkembangan sistem hak eksklusif “MONOPOLI” atas sumberdaya benih.Hal ini menjadi pemicu kesenjangan yang lebih luas, dimana atas nama produktifitas dan hak perlidungan, mereka mengontrol peredaran atas benih.

Sudah beberapa dekade para korporasi dan negara-negara maju menawarkan konsep bahwa sistem hak eksklusif tersebut dapat membantu pembangunan pertanian, mengatasi kelaparan dunia. Namun, faktanya sistem tersebut telah membuat benih semakin mahal, biaya produksi semakin tinggi, kerusakan lingkungan, tidak ada perkembangan produksi yang berarti, ancaman kelaparan semakin tinggi di dunia bagian selatan, keanekaragaman hayati semakin menurun (hasil penelitian API tahun: Implikasi Kebijakan Perbenihan Dan Kontrak Usaha Tani Terhadap Hilangnya Keanekaragaman Hayati Dan Hak-Hak Petani setudy kasus Petani Jagung Di Kediri Dan Malang, 2011: Muhammad Nur Uddin, Muhammad Rifai). Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem IP, UPOV, TPP, TRIPs, WTO mempunyai dampak negatif terhadap pemenuhan hak-hak petani, pelestarian lingkungan dan kedaulatan petani dan pangan dan kesenjangan ekonomi. Bahkan itu sebagai bentuk penjajahan baru melalui penguasaan varietas-varietas benih sehingga menciptakan ketergantungan politik, ekonomi dan sosial bagi sebagian besar penduduk dunia kepada sekelompok kecil orang.

Bahwa praktik historis sistem perbenihan petani yang dikelola dalam konteks khusus (kearifan lokal) yang diandalkan oleh petani kecil telah difitnah, direndahkan sebagai terbelakang, usang dan dikriminalisasi. Petani dibawa ke pengadilan dan dipenjara karena mempertahankan basis biologis sebagai sistem hidup. Sementara perusahaan pangan dan benih yang membuat keuntungan besar dilegitimasi oleh sistem hukum atas benih seperti Intelectual Property right (IP), Plant variety protection and Sistem budidaya Tanaman, dan perjanjian-perjajian multilateral.
Perlindangan atas hak monopoli sumberdaya benih bahkan Pelarangan atas penggunaan benih-turunannya dan proses sertifikasi benih diluar kemampuan dan jangkauan petani kecil merupakan bentuk pemasungan hak-hak petani atas sumberdaya benih.

Sebagai Dampak dari situasi diatas adalah;telah terjadi erosi yang mengkhawatirkan keanekaragaman hayati pertanian dan pengetahuan tradisional atas pengetahuan tersebut, dan ancaman serius terhadap penggunaan sumberdaya genetik/varietas yang berkelanjutan, berkonsekuensi terhadap ketersediaan pangan dan keseimbangan ekologi serta kemanusiaan. saat ini, Intelectual property right dan undang-undang turunannya tentang benih mengesampingkan budaya pertukaran benih antar petani sebagi tulang punggung sistem pertanian yang berkelanjutan, pelestarian benih dan kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia atas pangan.Peran organisasi petani, Individu, perguruan tinggi dan para ahli yang mempunyai perhatian terhadap issu ini seharusnya tidak boleh berdiri pasif dan menonton bentuk perampasan yang dilegalisir dan adanya potensi kehancuran yang akan ditimbulkan oleh perampasan yang dilegalkan.

Bahwa Kami dari lima organisasi Petani yaitu; Aliansi Petani Indonesia (API), Serikat Petani Indonesia (SPI), Ikatan Petani Pengendali Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI), Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (WAMTI), Serikat Nelayan Indonesia (SNI) yang mewakili 3,363,000 petani Indonesia:

 

  1.  Menolak segala bentuk sistem yang menghambat kearifan lokal dan sistem budaya perbenihan petani
  2. Berkomitment untuk bekerja dan beraliansi satu sama laindengan gerakan tani serta dengan organisasi masyarakat sipil lainnya yang mempunyai pemikiran serupa dan individu untuk memerangi penyebaran sistem yang agresif atas penguasaan dan monopoli benih, dan bekerjasama membangun solidaritas dan menghormati satu sama lain untuk menyuarakan hak-hak petani
  3.  Bahwa kami berkomitment menyembarkan pengetahuan tradisional yang kami miliki dan berjejaring dengan satu-sama lain untuk melindungi dan melestarikan benih-benih lokal untuk kepetingan petani
  4.  Menolak dimasukannya benih-benih GMO termasuk benih transgenik dalam sistem ITPGRFA, serta menolak penggunaanya dalam kegiatan pertanian.
  5.  Meminta Pengakuan masyarakat internasional terhadap pengakuan Pengetahuan tradisional dan sains petani terkait pemuliaan tanaman dan Itu dapat digunakan sebagai salah-satu instrumen pengakuan dan sertifikasi benih-benih yang ditemukan dan dilestarikan oleh petani serta dijamin dan dilindungi distribusinya kepada sesama petani.
  6.  Lembaga-lembaga riset publik diminta terbuka, termasuk proses dan hasilnya untuk diakses oleh petani.
  7. Menuntut pelibatan organisasi petani dalam proses penelitian pada lembaga-lembaga riset benih yang didanai dengan dana publik.
  8.  Meminta Pemerintah dan Lembaga-lembaga Internasional Melindungi dan memberdayakan petani dan pengetahuan tradisionalnya serta benih-benih yang dihasilkan, hak-hak petani dijamin atas pengunaan turunan dari benih-benih yang dilindungi untuk tujuan propagasi dan tukar menukar benih serta distribusi
  9. Menjamin hak otonom petani di setiap daerah untuk mengunakan benih-benih lokal, dan menjamin pengembangnya.
  10. 1Saling memperkuat antar organisasi petani terkait dengan kegiatan pengumpulan plasma nutfah dan pemulian tanaman

Tanjung Benoa, 26 September 2016
Tertanda
Pimpinan Organisasi Petani Indonesia

Read More