Aliansi Petani Indonesia

Kepala Daerah Belum Laporkan Perambahan

Jum’at, 11 Februari 2011

Jakarta, Kompas – Kementerian Kehutanan menilai, para kepala daerah masih belum melaporkan semua kasus perambahan hutan di wilayah mereka. Namun, tim gabungan penegakan hukum kehutanan belum mempersoalkan hal ini dan terus menggelar rapat pemaparan dengan para kepala daerah.

Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kemhut Darori mengungkapkan hal ini di Jakarta, Kamis (10/2).

”Masih ada kepala daerah yang menutupi kasus perambahan hutan. Kami punya datanya, tetapi kenapa tidak muncul dalam pemaparan,” ujar Darori.

Para bupati dan wali kota didampingi gubernur memaparkan kasus perambahan hutan kepada tim yang terdiri atas penyidik Kemhut, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara RI, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal itu merupakan kelanjutan Surat Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan Nomor S 95/Menhut-IV/2010 tanggal 25 Februari 2010 kepada semua gubernur.

Baca juga  Wereng Ancam Musim Tanam II

Saat ini baru sejumlah kepala daerah di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur yang memaparkan kasus perambahan hutan beberapa waktu lalu di Banjarmasin dan Samarinda. Beberapa bupati dan wali kota dari kedua provinsi itu dijadwalkan memaparkan kasus tersebut kepada tim di Jakarta, 21 Februari.

Darori menguraikan kerugian negara Rp 158,5 triliun akibat perambahan hutan sedikitnya 7 juta hektar di Kalteng. Berdasarkan analisis citra satelit, hutan Kalteng memiliki potensi kayu minimal 100 meter kubik per hektar.

Kemhut lalu menghitung kerugian negara akibat penebangan tanpa setoran provisi sumber daya hutan dan biaya reboisasi lahan yang dikeluarkan. ”Kami belum memasukkan kerugian negara akibat bencana alam yang terjadi,” ujar Darori.

Baca juga  KILAS BALIK KONFLIK AGRARIA UJUNG KULON BANTEN

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) M Said Fadhil menyatakan, perusahaan perkebunan di Kalteng telah memperoleh izin yang sah sesuai aturan yang berlaku. Gapki tetap mendukung penegakan hukum demi kepastian usaha dan hukum agar perusahaan yang ada tetap berjalan.

Menurut Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi, sepanjang tidak tebang pilih, tidak ada yang perlu diresahkan karena kasus di Kalteng menyangkut ratusan perusahaan. Penegakan hukum harus komprehensif untuk kepastian hukum secara kolektif. (ham)

Tulis komentar

About Author: ApiCyber Desk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Recent Comments

  • Politik Beras dan Beras Politik – INSISTPress { […] Oleh Wahyu Arifin. Sumber: api.or.id/polit ik-beras-dan-be ras-politik – […] }
  • marketing kpr bri syariah jakarta { Thank you for the auspicious writeup. It in reality used to be a enjoyment account it. Look advanced to more brought agreeable from you! By ... } – Nov 28
  • cecil { sekolah lapangan kakao menjadi bagian dari pemberdayaan untuk meningkatkan pngtahuan petani dalam berbudidaya kakao. yang baik dan benar. Harga kakao baik akan ditentukan dengan kualitas ... } – Sep 07
  • Mitra Nasa { Info yang Bagus pak untuk pembuatan fermentasi pakan butuh bahan apa aja pak? Terima Kasih } – Nov 04
  • andi riyanto { Moratorium berpengaruh pada pemberian ijin perkebunan kelapa sawit Kami menyadari kebutuhan pengurusan perijinan perkebunan kelapa sawit pasca moratorium Salam Andi 081288463333,08 18198658 } – Apr 22
  • Eva Novarisma { Selamat malam, Kami adalah organisasi yang perduli tentang perempuan kota Tebingtinggi, dan sering disebut Forum Peduli Perempuan tebingtinggi, salah satu dampingan kami adalah para petani ... } – Feb 20
Mendorong akses pasar petani melalui Pemasaran kolektif!