Jumat, 04 Maret 2011

Penyebab bergejolaknya harga pangan di dalam negeri, antara lain adalah sistem logistik yang tak terintegrasi. Direktur Pusat Pengkajian Logistik dan Rantai Pasok ITB Prof Dr Ir Senator Nur Bahagia dalam percakapan dengan Kompas beberapa waktu lalu mengatakan, problem logistik nasional secara umum adalah belum ditentukannya komoditas yang akan difokuskan sebagai prioritas pengembangan.

Selain itu, tidak memadainya kuantitas dan kualitas infrastruktur, terutama tidak adanya pelabuhan sentral (hub) yang langsung melayani jalur ke berbagai negara; terbatasnya jumlah usaha logistik nasional; sumber daya manusia; sistem teknologi informasi dan komunikasi belum andal sehingga transaksi logistik masih mengandalkan kertas, belum berjalan secara online yang menghemat waktu dan biaya; belum ada regulasi sislognas; dan rendahnya koordinasi lintas sektoral.

Bagi pangan, terutama beras, sistem logistik bukan hanya strategis, tetapi juga bisa berdampak politis. Bulog pernah menjadi pengumpul dan pendistribusi pangan yang andal untuk stabilisasi harga di tingkat konsumen dan produsen, tetapi setelah 1998 peran tersebut hanya diizinkan untuk beras. Belakangan, peran tersebut juga tak berjalan baik, terlihat dari gejolak harga yang tinggi.

Menurut Prof Senator, sislognas haruslah pertama-tama mengutamakan kesejahteraan seluruh rakyat, bukan hanya untuk pengusaha besar.

Dalam pangan, misalnya, produsen di Indonesia sebagian besar adalah petani, peternak, dan nelayan kecil. Untuk itu, pertama-tama harus ditentukan komoditas yang akan menjadi komitmen nasional untuk dikembangkan. ”Tiap komoditas akan menentukan jejaring logistiknya,” kata Prof Senator.

Karena sebagian besar adalah petani kecil, sistem logistik dan rantai pasok harus didesain memperpendek rantai pemasaran sehingga produksi petani dapat dijual dengan harga lebih tinggi dari harga yang ditawarkan oleh yang lain.

Rantai pasokan barang konsumsi dan sarana produksi pertanian juga harus diperpendek sehingga petani mendapatkan kebutuhannya tepat waktu dan harga lebih murah.

Di dalam sistem logistik pangan seharusnya ada pergudangan atau lumbung penampung hasil petani saat panen dan menjual ketika harga membaik. Lumbung itu juga bisa berperan sebagai tempat menjual saprotan sehingga harga lebih murah. Pemerintah bisa membantu pembiayaan lumbung tersebut sehingga petani bisa menahan produknya sampai harga membaik. ”Yang diperlukan komitmen pemerintah,” kata Prof Senator.(NMP)

http://cetak.kompas.com/read/2011/03/04/03285043/untuk.kesejahteraan.rakyat