PELATIHAN PEMULIAAN TANAMAN

INDRAMAYU. “Dalam konteks, benih saat ini tidak bisa dilepaskan dari dimensi ekonomi, politik dan dimensi kehidupan itu sendiri. Menurut pihak yang pro dengan paten, dari sudut pandang dimensi ekonomi, benih adalah sebuah aset yang harus dilindungi dengan berbagai paten sehingga pemilik paten mempunyai hak monopoli untuk kepentingan bisnis dan perdagangan. Dari sudut pandang dimensi politik, saat ini benih dapat digunakan sebagai alat kekuasaan dan hegemoni kepentingan politik dagang dibidang pertanian oleh suatu negara untuk meningkatkan keunggulan komparative dan daya saing mereka. Dari sudut pandang dimensi kehidupan, benih adalah sumber dan aset kehidupan bagi seluruh manusia dan kehidupan itu sendiri sehingga harus dipertahankan eksestensinya dan dimanfaatkan untuk kepentingan seluas-luasnya untuk kehidupan itu sendiri, monopoli benih akan menyebabkan hilangnya sumber-sumber keragaman hayati dan pangan di pedesaan dan mendorong pertanian monokultur.” Demikian dari kutipan dan pesan yang kuat dalam materi PELATIHAN PEMULIAAN TANAMAN, Pelatihan tersebut dimulai dari tanggal 17 hingga 19 November 2016. Desa Jengkok, Kecamatan Kertasemaya Kab Indramayu.

Selama duapuluh tahun terakhir telah terjadi erosi besar-besaran dalam hal keragaman dan kedaulatan benih, serta semakin terkonsentrasinya kendali atas benih oleh beberapa perusahaan raksasa. Memang, industri benih komersial telah mengalami konsolidasi besar-besaran selama 40 tahun terakhir sejak korporasi transnasional memasuki sector pertanian, dan mengakuisisi atau merger dengan perusahan-perusahaan pesaingnya. Dimulainya komersialisasi tanaman transgenik pada pertengahan 1990-an semakin memperburuk situasi ini dengan kepemilikan dan penjualan benih GM (Modifikasi Genetis) didominasi secara global oleh beberapa raksasa agrokimia; Monsanto, DuPont dan Syngenta. Lebih lagi, perusahaan-perusahaan raksasa tersebut semakin menjejaring melalui kesepakatan-kesepakatan untuk melisensi-silang (cross license) sifat benih transgenis.

Dalam program Nawa Cita Presiden Joko Widodo, Bahwa pemerintah berkomitmen mewujudkan 1000 desa mandiri benih, dan 1000 desa organik. Rencana ini tersebut sangat baik dan menjadi peluang bagi petani di pedasaan. Namun, pelaksanaannya harus didukung dengan pengetahuan dan keterampilan yang mendukung pemulian tanaman dan benih dipedesaan kepada petani.
Disisi lain kondisi pentani di pedesaan telah kehilangan kontrol atas benih. disamping itu pengetahuan pemulian tanaman terutama benih juga semakin langka. Apalagi kegiatan pemulian benih oleh petani juga semakin langka. Konsekuensinya petani akan semakin dalam kehilangan kontrol terhadap benih-benih mereka. Varietas-varitas benih lokal yang unggul akan semakin punah, benih-benih yang ada rentan terhadap hama dan penyakit –meskipun sudah ada jaminan dari produsennya–. Biaya produksi semakin mahal.

Bahwa, Pendidikan pemulian tanaman dan benih untuk pentani sangat penting. Pengetahuan dan kebudayaan mengenai pemuliaan tanaman itu tidak boleh hilang ditengah-tengah kehidupan petani dan pertanian. Melalui pendidiakan dan pemuliaan tanaman merupakan jawaban atas terjadinya erosi dalam keragaman (Variabilitas) benih. Meningkatkan kontrol benih oleh petani, meningkatkan variablilitas benih-benih lokal yang dimiliki oleh petani.
Dengan pengetahuan dan keterampilan mengenai pemuliaan tanaman yang petani miliki di pedesaan, maka dalam Jangka panjang akan berkontribusi. Mengembalikan dan meningkatkan karagaman (Variabilitas), kenaekaragaman (Biodiversity) di lingkungan petani; meningkatkan kemandirian petani atas benih

Tujuan Khusus:

Tujuan khusus pelatihan pemuliaan tanaman ini anatara lain:
1. Meningkatkan pengetahuan petani mengenai dasar dan prinsip pemulian tanaman padi
2. Peningkatkan pengetahuan dan kemampuan petani mengidentifikasi anatomi, sifat, karakter beberapa tanaman padi berdasarkan fenotipe dan genotipe tanaman
3. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petani untuk Mengidentifikasi varietas Hibrida dan Inbrida dari tanaman padi.
4. Meningkatkan pengatahuan dan keterampilan petani Membuat Rencana pemuliaan padi Idaman.
5. Meningkatkatkan pengetahuan dan keterampilan petani di dalam mengusai teknis persilangan tanaman padi.
6. Meningkatkatkan pengetahuan dan keterampilan petani untuk Menguasai teknis seleksi Tanaman padi
7. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petani untuk membuat dan menulis diskripsi tanaman berdasarkan hasil dari pemuliaan tanaman

Setalah mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan:

1. Mengetahui dsan dan prinsip pemulian tanaman padi
2. Petani mempunyai kemampuan mengidentifikasi anatomi/morfologi, sifat dan karakter beberapa tanaman padi berdasarkan fenotipe dan genotipe
3. Petani mampu mengidentifikasi varietas Hibrida dan inbrida pada padi, termasuk perbedaannya.
4. Petani terampil dalam membuat rencana pemuliaan tanaman
5. Petani terampil dan menguasi teknis persilangan tanaman padi
6. Petani terampil dan menguasai teknis seleksi tanaman padi berdasarkan proses pemuliaan
7. Petani mampu membuat dan menulis deskripsi tanaman berdasarkan hasil pemuliaan
Selain aspek-aspek kognisi dan affectif diatas, setelah pelatihan ini petani sebagai peserta pelatihan sebagai pioner dalam melakukan pemuliaan tanaman di organisasinya masing-masing dan membangun bank benih komunitas.

Sasaran Peserta

Peserta pelatihan ini adalah organisasi petani atau kelompok tani yang mempunyai konsen terhadap isu-isu benih dan pemuliaan benih. adapun Peserta yang disasar dalam pelatihan ini, adalah petani pemulia yang masih pemula dan petani yang mempunyai rencana ingin mengembangkan pemuliaan tanaman padi.

Read More

Festival Desa 2016; Melekatkan Rasa, Menggerakkan Ekonomi Desa

API (Aliansi Petani Indonesia) kembali berpartisipasi mengikuti Festival Desa 2016. Festival desa yang diselenggarakan di Bumi Perkemahan Ragunan Jakarta pada tanggal 28-30 Oktober 2016 ini, diselenggarakan oleh Perkumpulan Indonesia Berseru (PIB). Kegiatan yang bertemakan “Melekatkan Rasa, Menggerakkan Ekonomi Desa”, diikuti oleh berbagai Organisasi petani, komunitas petani di pedesaan, LSM pendukung pedesaan, Komunitas masyarakat perkotaan yang peduli baik dari Jakarta, Bandung, Jogja dsb, serta sektor swasta dan juga lembaga pendidikan dan perguruan tinggi.

Atas dasar ini lah kemudian bapak Muh Nuruddin Sekjend API menegaskan bahwa semangat partisipasi API dalam festival desa 2016 ini, karena festival desa ini dapat sebagai ruang untuk mengingatkan arah kebijakan pangan dan pedesaan agar selalu menjadikan masyarakat/produsen pangan subyek bukan lagi obyek, sesuai dengan semangat Kedaulatan Pangan dan Membangun dari pinggir. Disisi lain festival desa dapat memberikan informasi komprehensif tentang situasi pangan dan pedesaan kita saat ini. Menyediakan tempat bagi konsumen di perkotaan untuk mengenal dan mendapatkan gambaran lengkap, siapa yang menghasilkan pangan mereka dan dari mana asalnya.

“Festival desa juga dapat menjadi ajang untuk  belajar kembali dan merasakan arti desa bagi dirinya dan masyarakat kota. Selain itu festival desa mampu menjadi ruang, tempat produsen pangan, serta kegiatan ekonomi kreatif lainnya di pedesaan dapat menunjukkan karyanya secara langsung kepada  konsumen kota”, tegasnya. Bapak Muh Nuruddin juga menambahkan bahwa kegiatan festival desa ini juga dapat dijadikan ruang untuk mengenal kekayaan pangan dan kegiatan ekonomi lainnya yang dilakukan para penghasil pangan kita, khusus petani kecil di desa-desa.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh, Bapak Tejo Wahyu Jatmiko sebagai Koordinator nasional PIB, yang mengatakan bahwa festival desa tahun ini selain pameran produk yang dihasilkan masyarakat desa berupa pangan dan kerajinan, festival ini juga menghadirkan diskusi dan talk show interaktif yang dapat diikuti oleh pengujung festival sebagai tempat pembelajaran bagi semua masyarakat khususnya masyarakat kota bahwa desa merupakan denyut nadi perekonomian Indonesia.

“Festival ini juga diisi berbagai lomba, di antaranya lomba menggambar panorama alam perdesaan dan lomba menulis indah dengan menggunakan aksara local yang harapannya dapat diikuti oleh pengunjung festival khususnya anak-anak.”, tambahnya.

Dalam festival ini juga terdapat beberapa pesan yang menggugah perhatian pada pangan melalui sejumlah tulisan pada etalase dan pohon di sekitar lokasi, tertulis seperti “Pangan lokal lahan kering kaya gizi”, ”Katanya kedaulatan pangan, tapi tepung lokal tak juga diberi insentif”, “Sehat konsumsiku, sehat keluargaku” dan “Shape your body with local food”.

Dalam kesempatan ini, keikutsertaan API dalam festival desa ini, juga dimanfaatkan untuk melakukan promosi dan juga memasarkan produk anggota API dari Ujung Kulon Banten dan Indramayu. Produk yang berupa madu hutan dan keripik serta brownis olahan KWT Sabah Juhut Pandeglang Banten juga turut API pamerkan, selain itu beras organic dari Indramayu juga API pamerkan. (FW)

Read More

MK Tegaskan Pemuliaan Tanaman oleh Petani Kecil Tak Perlu Izin

Permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk sebagian. Dengan putusan Nomor 138/PUU-XIII/2015 tersebut, Mahkamah menegaskan petani kecil dapat melakukan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul.

“Menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian,” ujar Ketua MK Arief Hidayat mengucapkan amar putusan didampingi para hakim konstitusi lainnya, Kamis (27/10) di ruang sidang pleno MK.

Mahkamah menyatakan frasa “orang perseorangan” dalam Pasal 27 ayat (3) UU Perkebunan yang berbunyi “Kegiatan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum berdasarkan izin Menteri” bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk perseorangan petani kecil”.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyebut norma Pasal 27 ayat (3) UU Perkebunan sama dengan substansi norma dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat berdasarkan Putusan Nomor 99/PUU-X/2012. “Dalam putusan dimaksud, Mahkamah telah pada intinya mengakui hak perorangan petani kecil untuk pemuliaan tanaman tanpa harus meminta izin,” ujar Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna membacakan pertimbangan hukum.

Dengan berpegang pada Putusan Nomor 99/PUU-X/2012, Mahkamah pun menyatakan inkonstitusional bersyarat frasa “dapat” dalam Pasal 29 UU Perkebunan yang berbunyi, “Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Pelaku Usaha Perkebunan dapat melakukan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul” sepanjang tidak dimaknai “termasuk perorangan petani kecil”.

Mahkamah juga menyatakan frasa “varietas hasil pemuliaan” dalam Pasal 30 ayat (1) UU Perkebunan yang berbunyi, ““Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu harus dilepas oleh Pemerintah Pusat atau diluncurkan oleh pemilik varietas.” bertentangan dengan UUD 1945 “sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU Perkebunan tersebut tidak berlaku bagi varietas hasil pemuliaan yang dilakukan oleh perorangan petani kecil dalam negeri untuk komunitas sendiri”.

Masyarakat Adat Kuasai Lahan

Dalam putusan yang sama, Mahkamah pun menyatakan anggota masyarakat hukum adat sah untuk mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan. Norma Pasal 55 UU Perkebunan  yang berbunyi:

“Setiap orang secara tidak sah dilarang:

  1. a.  mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;
  2. b.  mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;
  3. c.   melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau
  4. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan”

 

Frasa “secara tidak sah” dalam norma pasal a quo, dinyatakan Mahkamah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007”.

Menurut Mahkamah, secara normatif norma a quo tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun, ketentuan tersebut menjadi tidak memberi kepastian hukum apabila terkait dengan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat.

Agar ketentuan Pasal 55 UU Perkebunan dapat berlaku dan memberi kepastian, maka Mahkamah memandang perlu adanya kepastian bahwa larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU Perkebunan tidak berlaku bagi orang-orang yang merupakan anggota kesatuan masyarakat hukum adat. “Kesatuan masyarakat hukum adat dimaksud telah memenuhi persyaratan sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007 dan perbuatan itu dilakukan di atas lahan yang merupakan hak ulayat dari kesatuan masyarakat hukum adat dimaksud,” tegas Palguna.

Dengan inkonstitusionalitas sebagian Pasal 55 UU Perkebunan, maka norma Pasal 107 UU Perkebunan yang merupakan ketentuan pidana terhadap perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 undang-undang a quo pun dinyatakan inkonstitusional sepanjang frasa “secara tidak sah” tidak dimaknai “tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007”.

Sebagaimana diketahui, Pemohon merupakan sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang peduli nasib petani kecil, di antaranya Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Perkumpulan Sawit Watch (PSW), Aliansi Petani Indonesia (API) dan Serikat Petani Indonesia (SPI). Para Pemohon menggugat sejumlah ketentuan dalam UU Perkebunan yang dinilai merugikan petani kecil dan masyarakat hukum adat.

(Nano Tresna Arfana/lul)

Sumber: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=13411&menu=2#.WBHyocm1cyM

 

Read More

Pemerintah Diminta Serius Siapkan Strategi Perlindungan Petani

Hadapi Asean RCEP, Pemerintah Diminta Serius Siapkan Strategi Perlindungan Petani

Bisnis.com, JAKARTA — Bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia, beberapa lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat untuk Keadilan Ekonomi mendesak pemerintah untuk serius melindungi petani dari ancaman FTA, khususnya ASEAN RCEP, dengan menyusun strategi perlindungan yang tepat bagi petani.

Pada 17-21 Oktober 2016 akan berlangsung putaran perundingan Asean RCEP ke-15 di Tianjin, China. Perjanjian perdagangan RCEP yang terdiri dari 10 negara Asean dengan 6 rekan dagang terbesarnya, yaitu Australia, China, India, Jepang, Selandia Baru, dan Korea Selatan diharapkan selesai akhir tahun ini, tidak hanya memuat isu perdagangan semata, melainkan juga mengatur mengenai hak kekayaan intelektual, yang salah satu isu pentingnya adalah tentang kedaulatan petani atas benih.

Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice Rachmi Hertanti mengemukakan perjanjian RCEP akan mengancam kedaulatan petani melalui pengaturan perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya mengenai benih.

“Banyak petani kita yang sudah mengalami kriminalisasi akibat pengaturan Haki Ini. RCEP akan kembali mengkriminalisasi petani jika Indonesia tidak menyusun strategi yang tepat dalam perundingan FTA yang sedang dilakukan oleh pemerintah hari ini,” katanya melalui siaran pers, Minggu (16/102016).

Putri Sindi dari Indonesia AIDS Coalition (IAC) mengungkapkan selama ini perundingan RCEP, sangat tertutup dan tidak demokratis. Ruang demokrasi harus segera dibuka oleh pemerintah. Publik berhak tahu isi dari perjanjian yang dirundingkan. Proses konsultasi publik harus dibuka seluas-luasnya, agar publik bisa memberikan masukan untuk memperkuat strategi perundingan

Isu paten dalam klausul Haki, yang mana Jepang dan Korea Selatan mengajukan usulan TRIPS-Plus dalam perjanjian ini, dinilai akan membatasi akses terhadap obat-obatan dan benih.

Dua bocoran klausul mengenai TRIPS-Plus, yakni ekslusivitas data yang dapat mengekalkan secara legal monopoli korporasi terhadap obat dan benih. Bocoran lainnya, klausul perpanjangan masa paten yang merupakan taktik sederhana korporasi untuk memonopoli dan terus memberlakukan harga yang tinggi untuk obat sehingga bebas dari persaingan obat generik.

Hal ini tentunya akan mematikan ekonomi para petani Indonesia dan memperkaya korporasi yang sangat tidak sejalan dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian lokal

Ketua Umum Aliansi Petani Indonesia, Muhammad Nurudin mengatakan bocoran teks itu mengungkap kenyataan RCEP akan mewajibkan negara anggotanya untuk meratifikasi UPOV 1991 (International Union for the Protection of New Varieties of Plant 1991). UPOV 1991 akan mengharuskan pemerintah melindungi pemilik paten (atau jenis sertifikat lain) selama 20-25 tahun, termasuk yang ada dalam ranah benih, ekosistem, dan keanekaragaman hayati.

“Kewajiban UPOV 1991 dalam RCEP akan menguatkan monopoli penguasaan benih oleh korporasi. Bahkan, UPOV 1991 akan melarang hak pengembangan benih oleh petani atas dasar pelanggaran Haki. Sebagai catatan, hari ini 90% perdagangan benih telah dikuasai oleh hanya 5 korporasi multinasional.” tambahnya.

Senada dengan itu, Achmad Yakub dari Bina Desa juga mengungkapkan ratifikasi UPOV 91 yang diharuskan dalam RCEP akan merampas kembali hak petani atas benih yang telah dimenangkan oleh petani dalam judicial review atas UU tentang Sistem Budidaya Tanaman.

“Hakim MK dalam putusannya telah memberikan perlindungan bagi hak komunitas dalam hal pemuliaan benih dan penyebarannya. Jika UPOV diratifikasi maka seluruh peraturan perundang-undangan kita akan disesuaikan dengan itu, dan tentunya putusan MK ini akan dikesampingkan,” ujarnya.

Dalam perkara sumber budidaya tanaman, Nomor 99/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi menyatakan komunitas adalah pemulia perorangan petani kecil (dalam putusan tanggal 18 Juli 2013). Lingkup petani kecil di Indonesia termasuk juga pelaku pertanian pesisir, masyarakat adat, perambah asli hutan (masyarakat peramu), perempuan perdesaan, organisasi tani dan nelayan kecil.

Dewi Puspa dari Solidaritas Perempuan juga menekankan aturan liberalisasi pangan di dalam RCEP juga akan memfasilitasi produksi pangan dari perkebunan dan pertanian monokultur skala luas.

“Dampak RCEP bukan hanya dari penurunan tarif dan penghapusan restriksi perdagangan, tetapi lebih buruk dari itu, yakni dibukanya peluang bagi investor asing yang mendikte apa dan bagaimana pangan dikonsumsi. Petani akan semakin tidak berdaulat menentukan arah produksi pangannya, khususnya petani perempuan,” ujarnya.

Alie dari Agra menyatakan liberalisasi pangan akan semakin menghilangkan penguasaan petani atas benih dan meningkatkan kekuatan korporasi di negara anggota. Dampaknya, Indonesia akan semakin tidak mampu meningkatkan produksi pangan dalam negerinya sendiri.

“Pemerintah semakin gencar meningkatkan impor berbagai komoditas pangan sepanjang 2016, misalnya Menko Perekonomian menyatakan pemerintah impor 2,4 juta ton jagung dan 3,2 juta ton gula mentah dan masih banyak lagi. Padahal kewajiban pemerintah tidak selesai pada soal penyediaan semata, melainkan perlu mencari strategi dalam penguatan kedaulatan pangan negara,” tambah Alie.

Koalisi menilai pengaturan FTA yang luas ini akan menimbulkan potensi dampak yang luas terhadap kebijakan pangan dan kedaulatan petani. Dengan demikian, sangat penting mendesak pemerintah untuk segera mengkaji kembali dampak dari bebagai upaya liberalisasi atas pangan melalui perjanjian perdagangan bebastermasuk RCEP tidak hanya dari segi ekonomi, melainkan juga kajian dampaknya terhadap pemenuhan dan perlindungan HAM, khususnya pada aspek hak atas ekonomi, social, dan budaya (Ecosoc Rights).

Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP menggagas perjanjian perdagangan bebas antara 10 negara anggota Asean dan 6 negara yang meratifikasi FTA. Perundingan RCEP secara resmi dimulai pada November 2012 saat Asean Summit di Kamboja. RCEP dinilai sebagai alternatif dari perjanjian dagang Trans-Pacific Partnership (TPP) yang melibatkan Amerika Serikat tanpa India dan China.

sumber: http://industri.bisnis.com/read/20161016/99/592979/hadapi-asean-rcep-pemerintah-diminta-serius-siapkan-strategi-perlindungan-petani

 

Read More